Badan Kepegawaian Negara ( BKN) tidak akan menurunkan passing grade atau
nilai ambang batas dalam Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD) Calon Pegawai Negeri
Sipil ( CPNS) 2018 meskipun menuai protes di sejumlah daerah karena dinggap
terlalu tinggi. Alasannya, BKN tidak ingin merekrut Aparatur Sipil Negara (
ASN) yang tingkat kompetensinya rendah.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan,
Indonesia akan menghadapi perubahan. Sementara perubahan itu juga akan dialami
oleh ASN dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, ASN yang direkrut saat ini
harus siap dengan tantangan tersebut.
"Pertama kita ingin PNS itu,
PNS yang memiliki kompetensi tinggi. Kenapa begitu, karena Indonesia dalam 10
atau 20 tahun lagi itu sudah akan sangat berbeda dengan sekarang. Sudah
industri 4.0, sudah digital ekonomi dan lain - lain. Jadi PNSnya harus cari PNS
yang bisa melaksakana beban tanggungjawab itu," katanya saat meninjau pelaksanaan
tes CPNS di Kota Malang, Jumat (16/11/2018).
Bima
mengatakan, soal yang disusun untuk seleksi tersebut sudah disesuaikan dengan
kebutuhan Indonesia di masa mendatang. Dengan demikian, ASN yang dihasilkan
mampu memenuhi tanggungjawabnya. Alasan itu lah yang membuat BKN bersikukuh
tidak mau menurunkan passing grade meski memuai banyak protes.
"PNSnya
seperti apa yang seperti itu. Kalau dibuat soal, kira - kira soalnya seperti
apa. Nah, soal - soal ini lah sebetulnya mencerminkan tugas dan tanggungjawab
PNS itu kedepan," ungkapnya.
"Bayangkan 30 tahun lagi anak - anak yang
ujian sekarang ini lah yang akan memimpin Indonesia. Saya sudah lenyap. Kalau
mereka rekrutmennya asal - asalan, tingkat kompetensinya rendah. Kira - kira
Indonesia 30 tahun lagi akan seperti apa. Jadi itu tidak bisa ditawar itu kan.
Karena untuk masyarakat juga," jelasnya.
Sementara
itu, Bima mengakui bahwa tingkat kompetensi peserta CPNS di daerah masih banyak
yang rendah. Berbeda dengan peserta tes CPNS di kementerian dan lembaga yang
tingkat kelulusannya sudah tinggi.
"Kalau
kita lihat kelulusan di kementerian lembaga, ini tinggi, 20 sekian persen.
Tahun lalu juga seperti itu. Jadi dari sisi soal sebetulnya tidak ada masalah.
Tapi begitu diterapkan di daerah, provinsi atau kabupaten kota, yang lulus
jeblok. Untuk yang wilayah barat cuma 3 sekian persen, wilayah tengah 2,75
persen, wilayah timur 1,75 persen, ada gap antara yang lulus di pemerintah
pusat dan daerah," terangnya.
BACA JUGA : Atasi Masalah PENCERNAAN
Oleh karena
itu, Bima menilai banyaknya peserta CPNS yang tidak lolos bukan karena passing
grade yang terlalu tinggi atau karena soal yang diberikan. Melainkan karena
kualitas pendidikan yang dinilainya belum merata.
"Ini kan bukan salah tesnya kan. Gimana
kompetensi mereka kok bisa sangat buruk seperti itu. Ini PR ke depan bagaimana
menyamakan atau membuat standart pendidikan Indonesia lebih baik lagi sehingga
teman - teman, masyarakat di daerah itu bisa bersaing," katanya.
0 komentar:
Posting Komentar